SEJARAH INDONESIA : KABINET PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

KABINET PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

 

Berikut akan diuraikan kabinet-kabinet yang pernah memerintah pada masa Kabinet Liberal.

A)    Kabinet Natsir (Masyumi) 1950-1951;

Kabinet Natsir adalah kabinet pertama Indonesia sejak kembali ke bentuk NKRI. Kabinet Natsir dipimpin oleh Muhammad Natsir yang berasal dari Masyumi. Kabinet Natsir berkuasa sejak 6 September 1950 − 21 Maret 1951.  

·         Program kerja Kabinet Natsir

1.      Menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman.

2.      Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.

3.      Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.

4.      Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.

5.      Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

 

·         Percapaian kerja Kabinet Natsir

1.      Indonesia diterima sebagai anggota PBB pada 28 September 1950 sebagai anggota PBB yang ke-60.

2.      Menyelenggarakan Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

3.      Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat pada 4 Desember 1950 walaupun tidak berjalan dengan baik.

 

·         Kendala/ Masalah yang dihadapi Kabinet Natsir

1.      Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami kegagalan.

2.      Timbul masalah keamanan dalam negeri, yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti gerakan DI/TII, gerakan Andi Azis, gerakan APRA, gerakan RMS.

 

·         Berakhirnya kekuasaan Kabinet Natsir

Pada masa Kabinet Natsir, perundingan mengenai masalah Irian Barat mengalami kegagalan dan terjadi mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 thn 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden

 

B)    Kabinet Sukiman (Masyumi) 1951-1952;

Kabinet Sukiman merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dengan PNI. Kabinet ini dipimpin oleh Sukiman Wiryosanjoyo.

·         Program kerja Kabinet Sukiman

1.      Menjamin keamanan dan ketenteraman.

2.      Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.

3.      Mempercepat persiapan pemilihan umum.

4.      Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.

 

·         Pencapaian kerja Kabinet Sukiman

Program Kabinet Sukiman hanya melanjutkan program Natsir, tetapi dengan beberapa perubahan prioritas, seperti dari program menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketenteraman.

 

·         Kendala/ Masalah yang dihadapi Kabinet Sukiman

1.      Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Menlu Indonesia, Soebardjo dengan Dubes AS, Merle Cochran. Pertukaran Nota Keuangan ini mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act

2.      Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.

3.      Masalah Irian Barat belum juga teratasi.

4.      Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik. Hal ini tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

 

·         Berakhirnya kekuasaan Kabinet Sukiman

Berakhirya kekuasaan Kabinet Sukiman berawal dari muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

 

C)    Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953;

Kabinet ini merupakan zaken kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dipimpin oleh Mr. Wilopo.

·         Program kerja Kabinet Wilopo

1.      Program dalam negeri Menyelenggarakan pemilihan umum (Konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.

2.      Program luar negeri Mengubah hubungan Indonesia-Belanda menjadi hubungan internasional biasa, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.

 

·         Pencapaian kerja Kabinet Wilopo

Walaupun Kabinet Wilopo gagal dalam menyelenggarakan pemilu, Kabinet Wilopo berhasil menyusun peraturan yang menjadi landasan pemilu di Indonesia yang kemudian disahkan pada 4 April 1953 menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953.

 

·         Kendala/ Masalah yang dihadapi Kabinet Wilopo

1.      Adanya krisis ekonomi yang disebabkan oleh jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.

2.      Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimpor beras.

3.      Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh konflik intern Angkatan Darat (AD antara Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) A.H. Nasution dengan Kolonel Bambang Supeno yang berujung pada campur tangan DPRS ke tubuh AD.

4.      Munculnya peristiwa Tanjung Morawa pada 16 Maret 1953 mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatra Timur (Deli).

 

·         Berakhirnya kekuasaan Kabinet Wilopo

Akibat peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

 

D)    Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI) 1953-1955;

Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU. Dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamidjoyo dengan wakilnya, Wongsonegoro, sehingga sering disebut Kabinet Ali -Wongso

·         Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjoyo

1.      Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan pemilu.

2.      Pembebasan Irian Barat secepatnya.

3.      Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.

4.      Penyelesaian Pertikaian politik.

 

·         Pencapaian kerja Kabinet Ali Sastroamidjoyo

1.      Persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.

2.      Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

 

·         Kendala/ Masalah yang dihadapi Kabinet Ali Sastroamidjoyo

1.      Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.

2.      Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 yang menunjukkan konflik antara AD dengan pemerintah sipil masih berlanjut.

 

·         Berakhirnya kekuasaan Kabinet Ali

NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

 

E)    Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 1955-1956;

Dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi. Dalam Kabinet Burhanuddin Harahap, wakil dari PNI tidak ada sehingga PNI bertindak sebagai oposisi dalam Kabinet Burhaduddin Harahap.

·         Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap

1.      Mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.

2.      Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru.

3.      Menyelesaikan undang-undang desentralisasi.

4.      Memperjuangkan Irian Barat agar dimasukkan dalam wilayah Indonesia.

5.      Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

 

·         Pencapaian kerja Kabinet Burhanuddin Harahap

1.      Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih Konstituante). Pemilu ini diikuti 27 partai yang lolos seleksi dan menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

2.      Perjuangan diplomasi dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

3.      Terbinanya hubungan baik antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.

4.      Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955

 

·         Kendala/Masalah yang dihadapi Kabinet Burhanuddin

1.      Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Kabinet Burhanuddin Harahap karena yang menunjuk formatur kabinet adalah wakil presiden Mohammad Hatta.

2.      Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan di kalangan pejabat negara.

 

·         Berakhirnya kekuasaan Kabinet Burhanuddin

Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya seiring dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai.

 

F)     Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI) 1956-1957;

Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai, yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Dipimpin oleh Ali Sastroamidjoyo dengan wakilnya Mohammad Roem dan Idham Chalid.

·         Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjoyo II

1.      Membentuk program pembangunan lima tahun.

2.      Menitikberatkan perekonomian pada kebutuhan rakyat jelata dan berusaha memenuhi kebutuhan primer.

3.      Memperjuangkan penegakan kedaulatan Indonesia di Irian Barat.

4.      Membentuk daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.

5.      Menyehatkan perimbangan keuangan negara.

6.      Mengusahakan pembatalan KMB.

7.      Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

8.      Melaksanakan keputusan KAA

 

·         Pencapaian Kerja Kabinet Ali Sastroamidjoyo II

Pencapaian kerja Kabinet Ali Sastroamidjoyo II adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB.

 

·         Kendala/Masalah yang dihadapi Kabinet Ali Sastroamidjoyo II

1.      Muncul kekacauan di daerah yang mengarah pada gerakan separatisme yang ditandai dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatra Tengah, Dewan Gajah di Sumatra Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.

2.      Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya.

3.      Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya.

4.      Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamidjoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.

 

·         Berakhirnya kekuasaan Kabinet Ali Sastroamidjoyo II

Mundurnya sejumlah menteri dari Partai Masyumi membuat kabinet Ali Sastroamidjoyo II jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

 

G)   Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet) 1957-1959.

Kabinet Djuanda dibentuk karena kegagalan Konstituante dalam menyusun UUD pengganti UUDS 1950 serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik. Kabinet ini dipimpin oleh Ir. Juanda, tetapi Presiden Soekarno sendiri yang menjadi formatur kabinetnya. Kabinet ini dikenal sebagai zaken kabinet.

·         Program kerja Kabinet Djuanda

Program kerja Kabinet Djuanda disebut Pancakarya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya. Berikut ini adalah program Pancakarya.

1.      Membentuk Dewan Nasional.

2.      Normalisasi keadaan Republik Indonesia.

3.      Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB.

4.      Perjuangan pengembalian Irian Jaya.

5.      Mempercepat proses pembangunan.

 

·         Pencapaian kerja Kabinet Djuanda

1.      Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda yang mengubah batas laut Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil.

2.      Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.

3.      Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri, tetapi tidak berhasil dengan baik.

 

·         Kendala/ Masalah yang dihadapi Kabinet Djuanda

1.      Kegagalan menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.

2.      Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.

3.      Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di depan Perguruan Cikini pada 30 November 1957.

 

·         Berakhirnya kekuasaan Kabinet Djuanda

Kekuasaan Kabinet Djuanda berakhir saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Mulailah babak baru sejarah RI, yaitu Demokrasi Terpimpin.