MATERI SEJARAH INDONESIA : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI PARLEMENTER (1950-1959)

SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI PARLEMENTER (1950-1959)

A.    Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal

1.     Sistem Pemerintahan

NKRI pada masa Demokrasi Liberal menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Hal ini dikenal sebagai zaman Demokrasi Liberal. Sistem kabinet masa ini berbeda dengan sistem kabinet RIS yang dikenal sebagai Zaken Kabinet.

Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah sering terjadi penggantian kabinet. Pada masa itu, situasi politik tidak stabil karena sering terjadi pergantian kabinet. Berikut akan diuraikan kabinet-kabinet yang pernah memerintah pada masa Kabinet Liberal.

a)      Kabinet Natsir (Masyumi) 1950-1951;

b)      Kabinet Sukiman (Masyumi) 1951-1952;

c)      Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953;

d)      Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI) 1953-1955;

e)      Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 1955-1956;

f)       Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI) 1956-1957;

g)      Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet) 1957-1959.

 baca juga: https://educationfunmore.blogspot.com/2020/09/sejarah-indonesia-kabinet-pada-masa.html

2.     Sistem kepartaian

Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggotaanggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan.

Sistem kepartaian yang dianut pada masa Demokrasi Liberal adalah multi partai. Pembentukan partai politik ini menurut Mohammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet, kabinet tidak berumur panjang sehingga programprogramnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial ekonomi maupun keamanan.

 

3.     Pemilihan Umum 1955

Pemilihan Umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam Parlemen dan Dewan Konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali Sastroamidjojo I dengan membentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada 31 Mei 1954. Namun pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa Kabinet Ali I karena terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan umum, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap.

Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante (badan pembuat UndangUndang Dasar) dilaksanakan pada 15 Desember 1955.

Dalam proses Pemilihan Umum 1955 terdapat 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 82 partai besar dan kecil untuk Dewan Konstituante. Selain itu masih ada 86 organisasi dan perseorangan akan ikut dalam pemilihan umum. Dalam pendaftaran pemilihan tidak kurang dari 60% penduduk Indonesia yang mendaftarkan namanya (kurang lebih 78 juta), angka yang cukup tinggi yang ikut dalam pesta demokrasi yang pertama.

Berikut ini hasil perolehan suara pada Pemilihan Umum DPR:

Perolehan Pemilu Legislatif (DPR)		Perolehan Pemilu Dewan Konstituante
PNI	57 kursi	PNI	57 kursi
Masyumi	57 kursi	Masyumi	57 kursi
Nahdatul Ulama	45 kursi	Nahdatul Ulama	45 kursi
PKI	39 kursi	PKI	39    ursi

 

B.    Mencari Sistem Ekonomi  Nasional

1.     Pemikiran Ekonomi Nasional

Pemikiran ekonomi pada 1955 pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Upaya membangkitkan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet pertama di era demokrasi parlementer, Kabinet Natsir.

Berikut upaya yang dilakukan untuk membangkitkan perekonomian di Indonesia:

a.      Gunting Syafruddin

Kebijakan Gunting Syafruddin adalah pemotongan nilai uang (sanering). Gunting Syafruddin digagas oleh Menteri Keuangan RIS, Syafruddin Prawiranegara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1950.

Tindakan “Gunting Syafruddin” dilakukan dengan cara memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga bernilai setengahnya. Walaupun demikian, rakyat kecil tidak dirugikan sebab yang memiliki uang senilai Rp2,50 hanya kalangan menengah ke atas.

 

b.      Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Merupakan usaha pemerintah Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasioanl dalam rangka memperbaiki perekonomian Indonesia. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng digagas oleh Sumitro Joyohadikusumo, Menteri Perdagangan pada masa Kabinet Natsir.

 

c.       Nasionalisasi De Javasche Bank

Adalah proses pemindahan hak kepemilikan badan usaha Belanda di Indonesia ke pemerintahan Indonesia. Tujuan nasionalisasi De Javasche Bank adalah untuk menaikkan pendapatan negara, menurunkan biaya ekspor, dan melakukan penghematan keuangan negara secara drastis. Sebagai usaha menasionalisasikan De Javasche Bank, pada 19 Juni 1951, dibentuk Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank oleh Kabinet Sukiman.

 

d.      Sistem Ekonomi Ali-Baba

Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo, Menteri Perekonomian pada masa kabinet Ali Sastroamidjoyo 1. Dinamakan Ali-Baba karena Ali menggambarkan sebagai pengusaha pribumi dan Baba sebagai pengusaha nonpribumi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kerjasama antara Ali dan Baba untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Tujuan dari program ini adalah agar pengusaha pribumi bekerja sama dengan pengusaha asing, khususnya Tiongkok, dalam memajukan ekonomi Indonesia. Melalui pelaksanaan sistem ekonomi Ali-Baba, pengusaha non pribumi diwajibkan memberikan latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf.

 

2.     Sistem Ekonomi Liberal

Ekonomi liberal adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada setiap individu untuk mendapat keuntungan yang sangat besar. Pada perkembangannya, sistem ekonomi liberal belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tersendatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa demokrasi liberal disebabkan oleh beberapa hal berikut ini.

a)      Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda, Indonesia menanggung beban utang sesuai dengan kesepakatan dalam KMB. Jumlah utang luar negeri Indonesia sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 triliun rupiah.

b)      Banyaknya gerakan pemberontakan di berbagai wilayah Indonesia

c)      Banyaknya pergantian kabinet yang menyebabkan tiap kabinet tidak dapat menjalankan programnya dengan maksimal.

d)      Ekspor Indonesia hanya bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan.

e)      Indonesia belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik.

 

·         Masalah Jangka Pendek Pemerintahan

a.      mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

b.      mengatasi kenaikan biaya hidup.

Hal ini disebabkan oleh adanya ancaman inflasi yang menyebabkan nilai mata uang Indonesia yang diikuti kenaikan harga barang-barang kebutuhan hidup.

 

·         Masalah Jangka Panjang Pemerintahan

a.      pertambahan penduduk;

b.      tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.

Hal ini disebabkan tersendatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertambahan penduduk yang tinggi serta tingkat kesejahteraan rakyat yang rendah dapat memicu naiknya angka pengangguran dan kemiskinan yang berujung pada terganggunya stabilitas perekonomian dan politik Indonesia.

 

Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut di antaranya adalah :

a)      Rencana Soemitro

Yaitu melaksanakan industrialisasi. Sasaran yang ditekankan dari program ini adalah pembangunan industri dasar, seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung dan percetakan. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi, pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing.

 

b)      Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek)

Perundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda berusaha diselesaikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dengan mengirim delegasi ke Jenewa, Swiss. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan terhadap rencana persetujuan Finek berikut ini.

1)      Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.

2)      Hubungan Finek Indonesia Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.

3)      Hubungan Finek didasarkan pada Undang-Undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

 

Namun, Pemerintah Belanda tidak mau menandatangani persetujuan Finek sehingga Indonesia mengambil langkah sepihak berupa pembubaran Uni Indonesia-Belanda pada 13 Februari1956. Kehidupan Bangsa Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan sampai Masa Demokrasi Liberal 18. Tujuan pembubaran Uni-Indonesia Belanda untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sebagai tindak lanjut dari pembubaran Uni Indonesia-Belanda, pada 3 Mei 1956, Presiden Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB.

 

c)      Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

RPLT disusun pada Mei 1956 oleh Biro Perancang Negara yang dibentuk pada masa Kabinet Ali Sastroamidjoyo II. Rancangan Undang-Undang tentang RPLT disetujui oleh DPR pada tanggal 11 November 1958. Biro Perancang Negara bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. RPLT rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961. Dengan adanya perubahan situasi politik akibat ketegangan antara pusat dan daerah, sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) pada tahun 1957.

RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan:

1)      adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot;

2)      perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi;

3)      adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.