SEJARAH INDONESIA : KABINET PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

KABINET PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

 

Berikut akan diuraikan kabinet-kabinet yang pernah memerintah pada masa Kabinet Liberal.

A)    Kabinet Natsir (Masyumi) 1950-1951;

Kabinet Natsir adalah kabinet pertama Indonesia sejak kembali ke bentuk NKRI. Kabinet Natsir dipimpin oleh Muhammad Natsir yang berasal dari Masyumi. Kabinet Natsir berkuasa sejak 6 September 1950 − 21 Maret 1951.  

·         Program kerja Kabinet Natsir

1.      Menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman.

2.      Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.

3.      Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.

4.      Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.

5.      Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

 

·         Percapaian kerja Kabinet Natsir

1.      Indonesia diterima sebagai anggota PBB pada 28 September 1950 sebagai anggota PBB yang ke-60.

2.      Menyelenggarakan Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

3.      Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat pada 4 Desember 1950 walaupun tidak berjalan dengan baik.

 

·         Kendala/ Masalah yang dihadapi Kabinet Natsir

1.      Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami kegagalan.

2.      Timbul masalah keamanan dalam negeri, yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti gerakan DI/TII, gerakan Andi Azis, gerakan APRA, gerakan RMS.

 

·         Berakhirnya kekuasaan Kabinet Natsir

Pada masa Kabinet Natsir, perundingan mengenai masalah Irian Barat mengalami kegagalan dan terjadi mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 thn 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden

 

B)    Kabinet Sukiman (Masyumi) 1951-1952;

Kabinet Sukiman merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dengan PNI. Kabinet ini dipimpin oleh Sukiman Wiryosanjoyo.

·         Program kerja Kabinet Sukiman

1.      Menjamin keamanan dan ketenteraman.

2.      Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.

3.      Mempercepat persiapan pemilihan umum.

4.      Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.

 

·         Pencapaian kerja Kabinet Sukiman

Program Kabinet Sukiman hanya melanjutkan program Natsir, tetapi dengan beberapa perubahan prioritas, seperti dari program menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketenteraman.

 

·         Kendala/ Masalah yang dihadapi Kabinet Sukiman

1.      Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Menlu Indonesia, Soebardjo dengan Dubes AS, Merle Cochran. Pertukaran Nota Keuangan ini mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act

2.      Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.

3.      Masalah Irian Barat belum juga teratasi.

4.      Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik. Hal ini tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

 

·         Berakhirnya kekuasaan Kabinet Sukiman

Berakhirya kekuasaan Kabinet Sukiman berawal dari muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

 

C)    Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953;

Kabinet ini merupakan zaken kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dipimpin oleh Mr. Wilopo.

·         Program kerja Kabinet Wilopo

1.      Program dalam negeri Menyelenggarakan pemilihan umum (Konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.

2.      Program luar negeri Mengubah hubungan Indonesia-Belanda menjadi hubungan internasional biasa, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.

 

·         Pencapaian kerja Kabinet Wilopo

Walaupun Kabinet Wilopo gagal dalam menyelenggarakan pemilu, Kabinet Wilopo berhasil menyusun peraturan yang menjadi landasan pemilu di Indonesia yang kemudian disahkan pada 4 April 1953 menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953.

 

·         Kendala/ Masalah yang dihadapi Kabinet Wilopo

1.      Adanya krisis ekonomi yang disebabkan oleh jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.

2.      Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimpor beras.

3.      Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh konflik intern Angkatan Darat (AD antara Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) A.H. Nasution dengan Kolonel Bambang Supeno yang berujung pada campur tangan DPRS ke tubuh AD.

4.      Munculnya peristiwa Tanjung Morawa pada 16 Maret 1953 mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatra Timur (Deli).

 

·         Berakhirnya kekuasaan Kabinet Wilopo

Akibat peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

 

D)    Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI) 1953-1955;

Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI dan NU. Dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamidjoyo dengan wakilnya, Wongsonegoro, sehingga sering disebut Kabinet Ali -Wongso

·         Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjoyo

1.      Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan pemilu.

2.      Pembebasan Irian Barat secepatnya.

3.      Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.

4.      Penyelesaian Pertikaian politik.

 

·         Pencapaian kerja Kabinet Ali Sastroamidjoyo

1.      Persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.

2.      Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

 

·         Kendala/ Masalah yang dihadapi Kabinet Ali Sastroamidjoyo

1.      Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.

2.      Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 yang menunjukkan konflik antara AD dengan pemerintah sipil masih berlanjut.

 

·         Berakhirnya kekuasaan Kabinet Ali

NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

 

E)    Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 1955-1956;

Dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi. Dalam Kabinet Burhanuddin Harahap, wakil dari PNI tidak ada sehingga PNI bertindak sebagai oposisi dalam Kabinet Burhaduddin Harahap.

·         Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap

1.      Mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.

2.      Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru.

3.      Menyelesaikan undang-undang desentralisasi.

4.      Memperjuangkan Irian Barat agar dimasukkan dalam wilayah Indonesia.

5.      Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

 

·         Pencapaian kerja Kabinet Burhanuddin Harahap

1.      Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih Konstituante). Pemilu ini diikuti 27 partai yang lolos seleksi dan menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

2.      Perjuangan diplomasi dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

3.      Terbinanya hubungan baik antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.

4.      Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955

 

·         Kendala/Masalah yang dihadapi Kabinet Burhanuddin

1.      Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Kabinet Burhanuddin Harahap karena yang menunjuk formatur kabinet adalah wakil presiden Mohammad Hatta.

2.      Banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan di kalangan pejabat negara.

 

·         Berakhirnya kekuasaan Kabinet Burhanuddin

Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya seiring dengan berakhirnya pemilu maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai.

 

F)     Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI) 1956-1957;

Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai, yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Dipimpin oleh Ali Sastroamidjoyo dengan wakilnya Mohammad Roem dan Idham Chalid.

·         Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjoyo II

1.      Membentuk program pembangunan lima tahun.

2.      Menitikberatkan perekonomian pada kebutuhan rakyat jelata dan berusaha memenuhi kebutuhan primer.

3.      Memperjuangkan penegakan kedaulatan Indonesia di Irian Barat.

4.      Membentuk daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.

5.      Menyehatkan perimbangan keuangan negara.

6.      Mengusahakan pembatalan KMB.

7.      Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

8.      Melaksanakan keputusan KAA

 

·         Pencapaian Kerja Kabinet Ali Sastroamidjoyo II

Pencapaian kerja Kabinet Ali Sastroamidjoyo II adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB.

 

·         Kendala/Masalah yang dihadapi Kabinet Ali Sastroamidjoyo II

1.      Muncul kekacauan di daerah yang mengarah pada gerakan separatisme yang ditandai dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatra Tengah, Dewan Gajah di Sumatra Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.

2.      Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya.

3.      Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya.

4.      Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamidjoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.

 

·         Berakhirnya kekuasaan Kabinet Ali Sastroamidjoyo II

Mundurnya sejumlah menteri dari Partai Masyumi membuat kabinet Ali Sastroamidjoyo II jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

 

G)   Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet) 1957-1959.

Kabinet Djuanda dibentuk karena kegagalan Konstituante dalam menyusun UUD pengganti UUDS 1950 serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik. Kabinet ini dipimpin oleh Ir. Juanda, tetapi Presiden Soekarno sendiri yang menjadi formatur kabinetnya. Kabinet ini dikenal sebagai zaken kabinet.

·         Program kerja Kabinet Djuanda

Program kerja Kabinet Djuanda disebut Pancakarya sehingga sering juga disebut sebagai Kabinet Karya. Berikut ini adalah program Pancakarya.

1.      Membentuk Dewan Nasional.

2.      Normalisasi keadaan Republik Indonesia.

3.      Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB.

4.      Perjuangan pengembalian Irian Jaya.

5.      Mempercepat proses pembangunan.

 

·         Pencapaian kerja Kabinet Djuanda

1.      Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda yang mengubah batas laut Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil.

2.      Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.

3.      Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri, tetapi tidak berhasil dengan baik.

 

·         Kendala/ Masalah yang dihadapi Kabinet Djuanda

1.      Kegagalan menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.

2.      Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.

3.      Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di depan Perguruan Cikini pada 30 November 1957.

 

·         Berakhirnya kekuasaan Kabinet Djuanda

Kekuasaan Kabinet Djuanda berakhir saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Mulailah babak baru sejarah RI, yaitu Demokrasi Terpimpin.

MATERI SEJARAH INDONESIA : SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI PARLEMENTER (1950-1959)

SISTEM DAN STRUKTUR POLITIK DAN EKONOMI MASA DEMOKRASI PARLEMENTER (1950-1959)

A.    Perkembangan Politik Masa Demokrasi Liberal

1.     Sistem Pemerintahan

NKRI pada masa Demokrasi Liberal menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Hal ini dikenal sebagai zaman Demokrasi Liberal. Sistem kabinet masa ini berbeda dengan sistem kabinet RIS yang dikenal sebagai Zaken Kabinet.

Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah sering terjadi penggantian kabinet. Pada masa itu, situasi politik tidak stabil karena sering terjadi pergantian kabinet. Berikut akan diuraikan kabinet-kabinet yang pernah memerintah pada masa Kabinet Liberal.

a)      Kabinet Natsir (Masyumi) 1950-1951;

b)      Kabinet Sukiman (Masyumi) 1951-1952;

c)      Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953;

d)      Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI) 1953-1955;

e)      Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 1955-1956;

f)       Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI) 1956-1957;

g)      Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet) 1957-1959.

 baca juga: https://educationfunmore.blogspot.com/2020/09/sejarah-indonesia-kabinet-pada-masa.html

2.     Sistem kepartaian

Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggotaanggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan.

Sistem kepartaian yang dianut pada masa Demokrasi Liberal adalah multi partai. Pembentukan partai politik ini menurut Mohammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet, kabinet tidak berumur panjang sehingga programprogramnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial ekonomi maupun keamanan.

 

3.     Pemilihan Umum 1955

Pemilihan Umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam Parlemen dan Dewan Konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali Sastroamidjojo I dengan membentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada 31 Mei 1954. Namun pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa Kabinet Ali I karena terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan umum, yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap.

Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante (badan pembuat UndangUndang Dasar) dilaksanakan pada 15 Desember 1955.

Dalam proses Pemilihan Umum 1955 terdapat 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 82 partai besar dan kecil untuk Dewan Konstituante. Selain itu masih ada 86 organisasi dan perseorangan akan ikut dalam pemilihan umum. Dalam pendaftaran pemilihan tidak kurang dari 60% penduduk Indonesia yang mendaftarkan namanya (kurang lebih 78 juta), angka yang cukup tinggi yang ikut dalam pesta demokrasi yang pertama.

Berikut ini hasil perolehan suara pada Pemilihan Umum DPR:

Perolehan Pemilu Legislatif (DPR)		Perolehan Pemilu Dewan Konstituante
PNI	57 kursi	PNI	57 kursi
Masyumi	57 kursi	Masyumi	57 kursi
Nahdatul Ulama	45 kursi	Nahdatul Ulama	45 kursi
PKI	39 kursi	PKI	39    ursi

 

B.    Mencari Sistem Ekonomi  Nasional

1.     Pemikiran Ekonomi Nasional

Pemikiran ekonomi pada 1955 pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Upaya membangkitkan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet pertama di era demokrasi parlementer, Kabinet Natsir.

Berikut upaya yang dilakukan untuk membangkitkan perekonomian di Indonesia:

a.      Gunting Syafruddin

Kebijakan Gunting Syafruddin adalah pemotongan nilai uang (sanering). Gunting Syafruddin digagas oleh Menteri Keuangan RIS, Syafruddin Prawiranegara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1950.

Tindakan “Gunting Syafruddin” dilakukan dengan cara memotong semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas hingga bernilai setengahnya. Walaupun demikian, rakyat kecil tidak dirugikan sebab yang memiliki uang senilai Rp2,50 hanya kalangan menengah ke atas.

 

b.      Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Merupakan usaha pemerintah Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasioanl dalam rangka memperbaiki perekonomian Indonesia. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng digagas oleh Sumitro Joyohadikusumo, Menteri Perdagangan pada masa Kabinet Natsir.

 

c.       Nasionalisasi De Javasche Bank

Adalah proses pemindahan hak kepemilikan badan usaha Belanda di Indonesia ke pemerintahan Indonesia. Tujuan nasionalisasi De Javasche Bank adalah untuk menaikkan pendapatan negara, menurunkan biaya ekspor, dan melakukan penghematan keuangan negara secara drastis. Sebagai usaha menasionalisasikan De Javasche Bank, pada 19 Juni 1951, dibentuk Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank oleh Kabinet Sukiman.

 

d.      Sistem Ekonomi Ali-Baba

Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo, Menteri Perekonomian pada masa kabinet Ali Sastroamidjoyo 1. Dinamakan Ali-Baba karena Ali menggambarkan sebagai pengusaha pribumi dan Baba sebagai pengusaha nonpribumi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kerjasama antara Ali dan Baba untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Tujuan dari program ini adalah agar pengusaha pribumi bekerja sama dengan pengusaha asing, khususnya Tiongkok, dalam memajukan ekonomi Indonesia. Melalui pelaksanaan sistem ekonomi Ali-Baba, pengusaha non pribumi diwajibkan memberikan latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf.

 

2.     Sistem Ekonomi Liberal

Ekonomi liberal adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada setiap individu untuk mendapat keuntungan yang sangat besar. Pada perkembangannya, sistem ekonomi liberal belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tersendatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa demokrasi liberal disebabkan oleh beberapa hal berikut ini.

a)      Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda, Indonesia menanggung beban utang sesuai dengan kesepakatan dalam KMB. Jumlah utang luar negeri Indonesia sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 triliun rupiah.

b)      Banyaknya gerakan pemberontakan di berbagai wilayah Indonesia

c)      Banyaknya pergantian kabinet yang menyebabkan tiap kabinet tidak dapat menjalankan programnya dengan maksimal.

d)      Ekspor Indonesia hanya bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan.

e)      Indonesia belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik.

 

·         Masalah Jangka Pendek Pemerintahan

a.      mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

b.      mengatasi kenaikan biaya hidup.

Hal ini disebabkan oleh adanya ancaman inflasi yang menyebabkan nilai mata uang Indonesia yang diikuti kenaikan harga barang-barang kebutuhan hidup.

 

·         Masalah Jangka Panjang Pemerintahan

a.      pertambahan penduduk;

b.      tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.

Hal ini disebabkan tersendatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertambahan penduduk yang tinggi serta tingkat kesejahteraan rakyat yang rendah dapat memicu naiknya angka pengangguran dan kemiskinan yang berujung pada terganggunya stabilitas perekonomian dan politik Indonesia.

 

Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut di antaranya adalah :

a)      Rencana Soemitro

Yaitu melaksanakan industrialisasi. Sasaran yang ditekankan dari program ini adalah pembangunan industri dasar, seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung dan percetakan. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi, pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing.

 

b)      Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek)

Perundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda berusaha diselesaikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dengan mengirim delegasi ke Jenewa, Swiss. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan terhadap rencana persetujuan Finek berikut ini.

1)      Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.

2)      Hubungan Finek Indonesia Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.

3)      Hubungan Finek didasarkan pada Undang-Undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

 

Namun, Pemerintah Belanda tidak mau menandatangani persetujuan Finek sehingga Indonesia mengambil langkah sepihak berupa pembubaran Uni Indonesia-Belanda pada 13 Februari1956. Kehidupan Bangsa Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan sampai Masa Demokrasi Liberal 18. Tujuan pembubaran Uni-Indonesia Belanda untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sebagai tindak lanjut dari pembubaran Uni Indonesia-Belanda, pada 3 Mei 1956, Presiden Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB.

 

c)      Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

RPLT disusun pada Mei 1956 oleh Biro Perancang Negara yang dibentuk pada masa Kabinet Ali Sastroamidjoyo II. Rancangan Undang-Undang tentang RPLT disetujui oleh DPR pada tanggal 11 November 1958. Biro Perancang Negara bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. RPLT rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961. Dengan adanya perubahan situasi politik akibat ketegangan antara pusat dan daerah, sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) pada tahun 1957.

RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan:

1)      adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot;

2)      perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi;

3)      adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.